Begitu banyaknya masalah kependudukan di Indonesia mengharuskan diupayakannya berbagai cara pengendalikannya, salah satunya adalah dengan hadirnya Sekolah Siaga Kependudukan (SSK), yaitu sekolah yang mengimplementasikan pendidikan kependudukan pada program-program pendidikan, baik dalam program Intrakurikuler maupun Ekstrakurikuler. Dipilihnya sekolah, salah satu alasannya karena sekolah merupakan agen perubahan (agent of change). Dengan sasaran siswa, diharapkan tumbuh ‘sense kependudukan’ sejak dini. SSK ini terkait dengan ‘Genre’ yaitu gerakan berencana dan PIK- R yaitu Pusat Informasi dan Konseling Remaja yang sudah digulirkan lebih dulu.
Cara ini dikenal dengan Beyond Family Planning, yang tokohnya adalah Berelson. Bernard Berelson mengenalkan kebijakan ini mendasarkan pada dalil bahwa masalah kependudukan adalah sangat mendesak sehingga jika tidak diselesaikan akan menimbulkan akibat di berbagai bidang kehidupan termasuk kesejahteraan penduduk, oleh karenanya perlu aksi nyata yang lebih diperluas jangkauannya dari pada keluarga berencana. Gagasan ini ketika diterapkan harus memperhatiakan berbagai aspek misal dana, kultur, etika dsb. Salah satu aksinya adalah lewat pendidikan kependudukan di sekolah, yang menjadi calon generasi penerus yang intelek dan sekaligus menjadi komponen pertumbuhan penduduk.
Tujuan Sekolah Siaga Kependudukan
Pendidikan kependudukan sendiri merupakan upaya terencana dan sistematis dari dua atau lebih pemangku kepentingan untuk membantu masyarakat agar memiliki pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran tentang kondisi kependudukan serta keterkaitan timbal balik antara perkembangan kependudukan yaitu kelahiran, kematian, perpindahan serta kualitas penduduk dengan kehidupan sosial, ekonomi, kemasyarakatan, dan lingkungan hidup sehingga mereka memiliki perilaku yang bertanggungjawab dan ikut peduli dengan kualitas hidup generasi sekarang dan mendatang. Berbasis pengetahuan, kemudian pemahaman maslah kependudukan secara menyeluruh, maka diharapkan akan punya sikap dan perilaku yang mendukung keberhasilan kependudukan.
Tujuan secara khusus SSK adalah : memberikan wawasan, pengetahuan, sikap, dan ketrampilan siswa tentang Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Keluarga, atau yang biasa disingkat dengan KKBPK. Sedangkan tujuan umumnya adalah : memberikan arah dan pedoman bagi penangungjawab dan pengelola pendidikan dalam menggarap KKBPK. SSK merupakan sinergi antara Dinas Pendidikan dengan BKKBN.
Pelaksanaan Sekolah Siaga Kependudukan di SMPN 2 Kepanjen
SMPN 2 Kepanjen merupakan salah satu SMP di kabupaten malang yang menerapkan Sekolah Siaga Kependudukan pada tahun 2023 sampai sekarang. Dalam perjalanan kedepannya, SSK Spenda akan bermitra dengan Perwakilan BKKBN Kabupaten malang. Implementasi pendidikan kependudukan dilakukan melalui beberapa cara, antara lain : Integrasi Pendidikan Kependudukan dalam mata pelajaran. Materi Kependudukan yang akan diintegrasikan ke dalam mata pelajaran sudah direncanakan dalam Silabus, kemudian di break down dalam RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran), sampai dimasukkan dalam instrumen penilaian.
Dan untuk mendukung program sekolah siaga kependudukan ini, nantinya akan diadakan semacam workshop untuk meningkatkan kemampuan guru SMPN 2 Kepanjen dalam mengintegrasikan masalah kependudukan dalam semua mata pelajaran. Integrasi masalah Kependudukan ke dalam kegiatan Ekstrakurikuler, seperti pada Ekstrakurikuler Pramuka ada program Saka Kencana, ekstra PIK- R, PMR, Kader SSK, dan kegiatan ekstrakurikuler lainnya yang bisa disisipi materi kependudukan.
Selain itu, adanya Pojok Kependudukan (population corner) yang merupakan area yang disediakan sebagai upaya menyajikan berbagai informasi kependudukan dalam berbagai versi, seperti mading, poster, buku- buku kependudukan, majalah, buletin, leaflet, brosur, sampai alat permainan ‘ular tangga’ dengan topik- topik kependudukan, juga film yang berisi pesan- pesan terkait kependudukan. Pojok Kependudukan juga dijadikan sebagai area Kader SSK dalam berkegiatan, seperti rapat, diskusi, sampai konseling teman sebaya seputar permasalahan remaja.
Menjalin kerja sama dengan instansi terkait. Selain mitra utama yaitu BKKBN, dalam pelaksanaan SSK dan pengembangannya, pihak sekolah juga menjalin kerja sama dengan PLKB, Puskermas, Dinas Sosial, BNN Propinsi, Kepolisian, dll guna menyampaikan sosialisasi permasalahan seputar remaja, seperti napza, pendewasaan usia pernikahan/ PUP, pergaulan bebas, reproduksi sehat remaja, tawuran, dan kenakalan remaja lainnya.
Menjalin kerja sama dengan instansi terkait. Selain mitra utama yaitu BKKBN, dalam pelaksanaan SSK dan pengembangannya, pihak sekolah juga menjalin kerja sama dengan PLKB, Puskermas, Dinas Sosial, BNN Propinsi, Kepolisian, dll guna menyampaikan sosialisasi permasalahan seputar remaja, seperti napza, pendewasaan usia pernikahan/ PUP, pergaulan bebas, reproduksi sehat remaja, tawuran, dan kenakalan remaja lainnya.
Harapan yang Ingin Dicapai
Diharapkan setelah memiliki pengetahuan tentang hal- hal tersebut diatas, siswa dapat bertindak yang benar, sehingga tidak melakukan hal- hal yang tidak diinginkan. Disamping itu, sedini mungkin mereka dibekali dengan penguatan masalah kependudukan, agar bisa membantu pemerintah dalam kontribusinya menyelesaikan berbagai permasalahan kependudukan pada suatu saat nanti.
Semoga dengan kegiatan Sekolah Siaga Kependudukan dapat mengantarkan siswa-siswa memiliki ‘sense of kependudukan’ sehingga mampu berpartisipasi dalam meminimalisis permasalahan kependudukan yang ada di lingkungannya pada khususnya dan di Indonesia pada umumnya, juga menyiapkan diri menyongsong generasi yang lebih berkualitas.